'Tunda Pencoblosan Jika Logistik tak Siap'


Dibaca: 2655 kali 
Sabtu,05 Desember 2020
'Tunda Pencoblosan Jika Logistik tak Siap'

RADARBISNIS.CO.ID — Ketepatan logistik pemungutan dan penghitungan suara di daerah yang menyelenggarakan pilkada menjadi titik rawan. Bahkan, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan, jika logistik pencoblosan belum tersedia menjelang hari pemungutan suara, pihaknya dapat merekomendasikan penundaan pilkada di daerah tersebut. 

 

"Prinsipnya kalau ketersediaan logistik enggak ada, ya mau tidak mau direkomendasi ditunda, tapi saya kira dilihat dulu kondisi riil di lapangan," ujar Abhan dalam konferensi pers daring, Jumat (4/12). Selain logistik pemilihan pada umumnya, pilkada kali ini juga membutuhkan alat pelindung diri (APD) untuk pencegahan penularan Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Abhan membenarkan distribusi APD bagi jajaran ad hoc pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum semuanya tersedia di daerah.

 

Misalnya, sejumlah daerah masih kekurangan termometer tembak yang akan digunakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengecek suhu tubuh pemilih sebelum masuk TPS. Ia mengaku sudah mengingatkan jajaran pengawas untuk mengawasi pendistribusian APD ini tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis. Sementara itu, menurut Abhan, APD untuk jajaran pengawas TPS sudah dipastikan tersedia.

 

Sebab, jumlah pengawas TPS hanya satu orang per TPS. Sedangkan, KPU harus menyediakan APD untuk tujuh petugas KPPS dan dua petugas ketertiban.  Sementara, KPU memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara termasuk APD tersedia di TPS pada 9 Desember 2020. Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, ada kerawanan apabila logistik terlalu awal didistribusikan.

 

"Logistik itu ada tahapannya. Jadi tidak baik juga logistik itu langsung didorong ke bawah, nanti pengawasnya sulit, apalagi surat suara," ujar Raka, Jumat. Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman penyelenggara, ketika logistik disimpan lebih awal di desa/kelurahan tidak ada yang menjaga. Hal ini justru menjadi temuan dugaan pelanggaran jajaran pengawas. Raka memastikan logistik pilkada memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis termasuk spesifikasinya.

 

Ketentuan yang ada menyebutkan, logistik pemungutan dan penghitungan suara harus berada di TPS satu hari sebelum pencoblosan. KPU mengakui mengalami kendala dalam pengadaan APD seperti termometer tembak dan sarung tangan.

Protokol kesehatan

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo mengimbau, pemilih yang datang ke TPS tetap menerapkan protokol kesehatan. "Untuk meneguhkan bahwa tanggal 9 Desember kita harus memilih, datang ke TPS dengan protokol kesehatan yang telah disampaikan banyak kesempatan," ujar Widodo.

 

Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosisial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini menegaskan kehadiran pemilih di TPS dibutuhkan untuk memilih pemimpin di tiap daerah. "Sehingga kehadiran TPS menjadi bagian penting dan jaminan kesehatan terhadap proses pemilihan oleh KPPS dan pemerintah pada umumnya ini betul betul akan dipertaruhkan," ujarnya.

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta aparat keamanan tegas menegakkan aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ia juga mengingatkan pemilih wajib mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama di TPS. Petugas dan pengawas TPS harus memastikan protokol kesehatan dipatuhi oleh seluruh pihak. 

 

"Kita masih ada dua hari lagi kampanye, jaga agar kampanye ini tidak terjadi kerumunan apalagi konflik, kekerasan. Kemudian tanggal 6, 7, dan 8 (Desember) adalah masa tenang," tegas Tito.(rep)

 


Akses radarbisnis.co.id Via Mobile m.radarbisnis.co.id
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Jl. Seroja Pekanbaru
TELP / HP : 081268162022 / 081276277120
Email: radarbisnisnews@gmail.com