Paripurna DPRD Riau, Bahas Dua Ranperda Bersama Pemprov


Dibaca: 43466 kali 
Kamis,11 Juni 2020
Paripurna DPRD Riau, Bahas Dua Ranperda Bersama Pemprov
RADARBISNIS.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau, kembali menggelar rapat paripurna,di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (11/6).
 
Sidang kali ini, Pemprov dan DPRD Riau, membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pembahasannya ialah penyampaian pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
 
Sidang ini dipimpin Hardianto selaku wakil ketua DPRD Riau. Ia mengatakan, bahwa jumlah peserta yang mengikuti rapat paripurna ini baik yang berada di ruangan paripurna maupun yang mengikuti secara vidcon memenuhi kuorum, sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan. 
 
Memulai kegiatan, Hardianto mengatakan, bahwa agenda hari ini adalah pertama penyampaian pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
 
Kedua, sambung dia, yakni penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. ''Silahkan pak Wagubri, sampaikan,'' kata Hardianto.
 
DPRD dan Pemprov Riau Bahas Dua Ranperda
 
Tiba gilirannya, Wagubri Edy Natar mengatakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Riau yang telah menggunakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
 
Menurutnya, sebagaimana dipahami bahwa untuk membentuk peraturan daerah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. ''Sebab harus melakukan kajian dari berbagai aspek baik aspek filosofis, sosiologis, yuridis, serta aspek-aspek terkait lainnya,'' kata Edy.
 
Hal ini dimaksudkan, sambung Edy, agar peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dan implementasinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi.
 
Menanggapi pengajuan Raperda ini, Edy mengatakan, Pemprov Riau menyambut baik terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan mengingat pembentukan lembaga kemasyarakatan.
 
Raperda ini, sebut Edy merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan di daerah.
 
Lanjutnya, Edi mengatakan pada poin kedua, dalam rangka partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan diperlukan kebijakan dan instrumen yang mampu melindungi organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan tujuannya.
 
''Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan,'' katanya.
 
Namun menurut Edy, apa yang diinginkan pemerintah tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
''Hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang berkenaan dengan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan,'' kata Edy.
 
Menurut dia, implikasi dari belum tersedianya dari peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan masih sering terjadi permasalahan yang terkait dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan.
 
Contohnya terang Edy, adanya organisasi kemasyarakatan yang bertindak secara arogan, yang dimanfaatkan untuk kegiatan politik, dan yang tidak mendaftarkan keberadaannya sesuai dengan aturan yang ada, serta bertindak tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ''Apa yang terjadi, tentunya bertentangan dengan ciri khas masyarakat Riau yang ramah, beradab, penuh dengan sopan santun dan bermarwah,'' ujar Edy. 
 
Selanjutnya, poin ketiga, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penguatan dengan memberikan penghargaan, program bantuan, dan dukungan operasional terhadap organisasi kemasyarakatan yang dapat bekerjasama atau dapat dukungan dari organisasi masyarakat lainnya ataupun pihak swasta.
 
DPRD Riau dan Pemprov Riau Gelar Sidang Paripurna, Bahas Dua ...
 
Keempat, dalam Raperda yang diajukan ini dapat kami berikan beberapa usulan yaitu terkait pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi organisasi masyarakat atau Siormas untuk dibedakan antara organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum. ''Kami berharap agar Raperda inisiatif ini nantinya dapat dibahas secara bersama-sama dan pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,'' pungkasnya.
 
Disampaikan Wagubri, dalam Raperda yang diajukan ini dapat kami berikan beberapa usulan yaitu pertama, terkait pasal 9 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi masyarakat atau Siormas.
 
''Pendaftaran atau pencatatan keberadaan dan pelaporan keberadaan kepengurusan organisasi kemasyarakatan dibedakan antara organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum,'' katanya.
 
Kedua, untuk pengaturan Siormas yang terdapat pada Bab VI digabung pengaturannya dengan pendaftaran pada Bab IV. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Siormas.
 
Poin ketiga, menindak lanjuti Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu ditambahkan dalan Raperda pengaturan tentang tim terpadu pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
 
Selanjutnya, di poin keempat, terkait tim penilai penghargaan yang diatur dalam Pasal 19 perlu diperjelas pembentukan tim oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. 
 
Lalu, pada poin ke lima, untuk mekanisme kerja tim terpadu pengawasan dan tim penilaian penghargaan, dibuatkan klausur yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan gubernur.
 
''Poin Terakhir, Bab IX tentang Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan perlu ditambahkan penyelesaian sengketa ormas diharapkan diselesaikan secara internal dan kekeluargaan berpedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Pemerintah Daerah dapat memberikan mediasi penyelesaian sengketa jika diperlukan,'' pungkasnya.
 
Hadir dalam sidang paripurna,  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Riau, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau melaui video conference. (**)

Akses radarbisnis.co.id Via Mobile m.radarbisnis.co.id
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Jl. Seroja Pekanbaru
TELP / HP : 081268162022 / 081276277120
Email: radarbisnisnews@gmail.com